Profil Program Studi S1 Ilmu Hukum Unesa

Capaian Lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya

CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya Dibebankan pada matakuliah:
CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan Dibebankan pada matakuliah:
CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan Dibebankan pada matakuliah:
CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. Dibebankan pada matakuliah:
CPL-5	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum keolahragaan dan hukum pada umumnya; Dibebankan pada matakuliah: Hki (Lanjutan) Hukum Acara Peradilan Agama Hukum Acara Pidana Hukum Harta Kekayaan Hukum Kehutanan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Laut Internasional Hukum Lingkungan Hukum Perdata Hukum Perdata Islam Hukum Perjanjian Hukum Perkawinan Dan Keluarga Hukum Perkawinan Dan Keluarga Islam Hukum Pidana Ekonomi Hukum Pidana Napza Hukum Siber Hukum Zakat Dan Wakaf Kejahatan Korporasi Kriminologi Landreform Metodologi Penelitian Hukum (Mph) Pengantar Hukum Indonesia Penologi Perbandingan Hukum Perdata Perbandingan Hukum Pidana** Tindak Pidana Perdagangan Orang
CPL-6	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum pada umumnya yang dituangkan baik dalam lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik; Dibebankan pada matakuliah: Filsafat Hukum Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial Hukum Agraria Hukum Dagang Hukum Pasar Modal Metodologi Penelitian Hukum Pengantar Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Penulisan Hukum (Skripsi Atau Legal Memo)
CPL-7	Mampu bekerjasama dalam memetakan dan mengambil keputusan secara tepat, ilmiah, mandiri, berintegritas, dan bertanggungjawab di bidang hukum keolahragaan pada khususnya dan kasus- kasus hukum pada umumnya; Dibebankan pada matakuliah: Digital Society Hukum Internasional Hukum Penanaman Modal Hukum Pidana Internasional Logika Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis Perbuatan Melanggar Hukum Perselisihan Hubungan Industrial Plkh 1 (Praktik Peradilan Pidana) Politik Hukum Agraria Reforma Agraria Sistem Peradilan Pidana
CPL-8	Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum keolahragaan dan hukum pada umumnya. Dibebankan pada matakuliah: Hak Tanggungan Atas Tanah Hukum Asuransi Hukum Dagang Hukum Perbankan Syariah Hukum Pidana Islam Hukum Sumber Daya Air Hukum Tata Guna Tanah Hukum Waris (Bw, Islam, Adat) Kapita Selekta Hukum Pidana Perbandingan Hukum Waris Perjanjian Dalam Hubungan Industrial Plkh 4 (Praktik Peradilan Perdata) Resolusi Konflik Agraria Tindak Pidana Dalam Kuhp
CPL-9	Mampu memahami pengetahuan umum Dibebankan pada matakuliah: Hukum Laut Internasional Metodologi Penelitian Hukum (Mph) Perbuatan Melanggar Hukum Plkh 2 (Praktik Peradilan Tun)
CPL-10	Mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum Dibebankan pada matakuliah: Hukum Ekonomi Syariah Hukum Islam Hukum Lingkungan Hukum Perdata Islam Hukum Perjanjian Hukum Perkawinan Dan Keluarga Islam Hukum Pidana Islam Hukum Tata Guna Tanah Hukum Zakat Dan Wakaf Pengantar Hukum Indonesia Pengantar Ilmu Hukum Reforma Agraria Tindak Pidana Perdagangan Orang
CPL-11	Mampu memahami metode penelitian hukum Dibebankan pada matakuliah: Filsafat Ilmu Metodologi Penelitian Hukum
CPL-12	Mampu memahami aspek-aspek hukum materiil Dibebankan pada matakuliah: Etika Profesi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah Haki Hki (Lanjutan) Hukum Adat Hukum Agraria Hukum Asuransi Hukum Dagang Hukum Kehutanan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Pasar Modal Hukum Perbankan Syariah Hukum Pidana Napza Hukum Siber Hukum Sumber Daya Air Hukum Waris (Bw, Islam, Adat) Kapita Selekta Ketenagakerjaan Kejahatan Korporasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Landreform Logika Penologi Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis Perbandingan Hukum Pidana** Perbandingan Hukum Waris Perjanjian Dalam Hubungan Industrial Perselisihan Hubungan Industrial Resolusi Konflik Agraria Tindak Pidana Dalam Kuhp
CPL-13	Mampu memahami aspek-aspek hukum formil Dibebankan pada matakuliah: Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial Hukum Acara Peradilan Agama Hukum Perdata Internasional Hukum Pidana Internasional Hukum Pidana Khusus Plkh 1 (Praktik Peradilan Pidana) Plkh 3 (Contract Drafting) Sistim Peradilan Pidana
CPL-14	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, solutif, dan inovatif Dibebankan pada matakuliah: Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial Hukum Acara Peradilan Agama Hukum Acara Pidana Hukum Agraria Hukum Asuransi Hukum Ekonomi Syariah Hukum Organisasi Internasional Hukum Perjanjian Hukum Perkawinan Dan Keluarga Hukum Perlindungan Buruh Migran Hukum Pidana Internasional Hukum Siber Kapita Selekta Ketenagakerjaan Kejahatan Korporasi Pengantar Hukum Indonesia Perselisihan Hubungan Industrial Plkh 2 (Praktik Peradilan Tun) Politik Hukum Pidana
CPL-15	Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan mengkaji \implementasi pengembangan ilmu hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Dibebankan pada matakuliah: Filsafat Hukum Hukum Acara Peradilan Anak Hukum Adat Hukum Harta Kekayaan Hukum Islam Hukum Kehutanan Hukum Lembaga Keuangan Hukum Lingkungan Hukum Pasar Modal Hukum Perbankan Syariah Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Islam Hukum Pidana Islam Hukum Sumber Daya Air Landreform Metodologi Penelitian Hukum Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis Resolusi Konflik Agraria Sistim Peradilan Pidana
CPL-16	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah bidang hukum Dibebankan pada matakuliah: Hak Tanggungan Atas Tanah Hukum Acara Peradilan Militer Hukum Internasional Hukum Ketenagakerjaan Hukum Penataan Ruang Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Hukum Perdata Hukum Perkawinan Dan Keluarga Islam Hukum Waris (Bw, Islam, Adat) Hukum Zakat Dan Wakaf Penologi Perbandingan Hukum Perdata Perbandingan Hukum Pidana** Perbandingan Hukum Waris Perjanjian Dalam Hubungan Industrial Plkh 1 (Praktik Peradilan Pidana) Sistem Peradilan Pidana Teknik Perancangan Kontrak Tindak Pidana Dalam Kuhp Tindak Pidana Perdagangan Orang
CPL-17	Mampu bertanggungjawab atas hasil kerja bersama serta melakukan pemantauan dan evaluasi Dibebankan pada matakuliah: Hukum Laut Internasional Hukum Tata Guna Tanah Hukum Waris
CPL-18	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap religius Dibebankan pada matakuliah: Bahasa Inggris Hukum Etika Profesi Hukum Acara Peradilan Agama Hukum Organisasi Internasional Hukum Penanaman Modal Syariah Hukum Perkawinan Dan Keluarga Islam Hukum Pidana Islam Hukum Zakat Dan Wakaf Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Organisasi Buruh Pendaftaran Perolehan Hak Atas Tanah Perbuatan Melanggar Hukum Tindak Pidana Pornografi
CPL-19	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial Dibebankan pada matakuliah: Hukum Harta Kekayaan Hukum Lingkungan Hukum Pengangkutan Hukum Perbankan Hukum Perdata Hukum Perdata Islam Hukum Perkawinan Dan Keluarga Hukum Perlindungan Buruh Migran Hukum Pertambangan Hukum Tata Guna Tanah Kejahatan Korporasi Kontrak Bisnis Internasional Plkh 3 (Contract Drafting) Sosiologi Hukum Tanggung Gugat Pemerintahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Victimologi
CPL-20	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dengan taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakatdan bernegara; Dibebankan pada matakuliah: Hubungan Industrial Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial Hukum Acara Peradilan Militer Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Peradilan Tun Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Kehutanan Hukum Kepegawaian Hukum Ketenagakerjaan Hukum Lembaga Keuangan Hukum Pajak Hukum Pembiayaan Hukum Pemerintah Daerah Hukum Pemilu Hukum Penanaman Modal Hukum Penataan Ruang Hukum Perijinan Hukum Perijinan(Wajib) Hukum Perjanjian Hukum Perundang-Undangan Hukum Pidana Hukum Sumber Daya Air Hukum Tata Negara Ilmu Negara Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara Kapita Selekta Hukum Tata Negara Kapita Selekta Ketenagakerjaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Landreform Logika Penologi Penulisan Hukum (Skripsi Atau Legal Memo) Perbandingan Hukum Pidana** Perlindungan Pekerja Perempuan Dan Anak Perselisihan Hubungan Industrial Plkh 1 (Praktik Peradilan Pidana) Plkh 4 (Praktik Peradilan Perdata) Plkh 5 (Legislatif Drafting) Politik Hukum Agraria Politik Hukum Ketenagakerjaan Politik Hukum Pidana Resolusi Konflik Agraria Teori & Hukum Konstitusi Tindak Pidana Dalam Kuhp
CPL-21	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan Dibebankan pada matakuliah: Digital Society Hak Tanggungan Atas Tanah Hukum Asuransi Hukum Ekonomi Syariah Hukum Jaminan Hukum Kepailitan Hukum Perbankan Syariah Hukum Perumahan Dan Pemukiman Hukum Pidana Ekonomi Hukum Siber Hukum Waris (Bw, Islam, Adat) Penalaran Dan Argumentasi Hukum Pengadaan Tanah Pengantar Ilmu Hukum Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis Perbandingan Hukum Waris Perjanjian Dalam Hubungan Industrial Reforma Agraria Sistim Peradilan Pidana

Struktur Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Semester 5

Semester 6

Semester 7

Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Dalam rangka evaluasi program dan pelacakan lulusan, ProdiIlmu Hukum melaksanakan tracerstudy dengan mengirimkan angket kepada alumni terkait kinerja, kompetensi lulusan, profesioalitas, integritas, kerja sama tim, pengembangan diri, penggunaan teknologi dan informasi. Penyebaran angket dilakukan sebuah sistem yang dikelola oleh Tim Tracer Study dan untuk sosialisasinya diantaranya dilaksanaakan saat yudisium serta saat penyelenggaraan temu alumni yang digagas oleh alumni sendiri.

Selain kepada alumni, angket juga dikirimkan kepada pengguna lulusan sebagai bahan evaluasidengan tujuan untuk mengetahui respon atas apa yang diamati oleh pengguna lulusan dimana alumni bekerja. Masukan dari pengguna lulusan ini merupakan informasi yang berharga bagiprodi untuk elakukan evaluasi atas kurikulum ke depan guna menyiapkan lulusan yang diperlukan oleh dunia kerja.Penyebaran angket kepada pengguna lulusan dilakukan dengan menitipkan kepada alumni Prodi Ilmu Hukum untuk diteruskan kepada pimpinan perusahaan/instansi dimana alumni bekerja.

Hasil dari Tracer Study dijadikan rujukan untuk evaluasi berbagai hal diantaranya adalah untuk restrukturisasi kurikulum, perbaikan sarana prasana, perbaikan layanan pada mahasiswa dan alumni serta pengembangan jaringan bagi alumni Prodi Ilmu Hukum

Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Pengembangan kurikulum merupakan bagian dari arah kebijakan Prodi Ilmu Hukum. Salah satu arah kebijakan di bidang pendidikan adalah: Menyusun dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang dirumuskan dengan melibatkan penilaian dan pemangku kepentingan. pengertian yang mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktis, manajerial, kepemimpinan, etika, dan budi pekerti. Kebijakan Akademik Unesa terkait pengembangan kurikulum dirumuskan dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI, dan Peraturan Menteri Pendidikan Unesa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Untuk menghubungkan kualitas lulusan dengan kebijakan akademik, universitas menerapkan beberapa kebijakan yang mengacu pada Program Merdeka Belajar (MBKM) Kementerian Pendidikan. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk memprogram beberapa mata kuliah di luar program studinya atau kampus lain (pertukaran atau transfer kredit), seperti mata kuliah 20 SKS di luar kampus induk, magang industri, magasng riset dan pengabdian masyarakat (KKN). Salah satu upaya yang diusulkan universitas adalah menjajaki potensi kerjasama dengan berbagai institusi terkait, baik institusi nasional maupun internasional. Nantinya, dari kerjasama ini akan diuraikan pedoman bagi mahasiswa internasional, pedoman kemitraan internasional, pedoman kemitraan universitas dan kebijakan tentang transfer kredit, yang dapat memandu universitas untuk mengkonversi nilai dan kredit sebagai indikator kelulusan akademik mahasiswa.