Mata Kuliah
Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang mendapatkan dana APBN atau APBD dalam membelanjakan anggarannya wajib melaksanakan sejumlah prosedur yang diatur dalam peraturan presiden yang merupakan landasan keberlakuan pengadaan barang dan jasa di pemerintah

CPL-16
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah bidang hukum

CPMK-1
Mahasiswa mampu menguasai substansi mata kuliah Hukum Pengadaan Barang dan Jasa