Sidia is a education Platform website.
Deskripsi Mata Kuliah
Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami, menganalisis, mengembangkan, dan mengaplikasikan teori-teori terkait dengan governansi digital pada sektor publik. Untuk itu, mata kuliah ini melakukan pembelajaran menyeluruh dan mendalam meliputi prinsip-prinsip dasar governansi digital digital, latar belakang governansi digital, faktor yang mempengaruhi keberhasilan governansi digital, tingkat pengukuran dan penilaian digitalisasi dalam sektor publik, dan dampak serta manfaat dari governansi digital bagi sektor publik.
CPMK
- Bekerjasama dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
- Mampu menguasai konsep teoritis manajemen sektor publik untuk mewujudkan nilai-nilai pemerintahan yang baik dengan mengelola dan mengorganisir staf secara efektif dan efisien
- Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola organisasi dan menyelesaikan masalah di bidang pendidikan dan kepegawaian
- Mampu merumuskan alternatif solusi atas permasalahan administrasi pada organisasi sektor publik dengan fokus pada layanan E-Gov dan aplikasi E-Gov
Aktifitas Pembelajaran
-
Pertemuan 1 Konsep dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan digital governance sektor publik secara mandiri dan bertanggungjawab -
Pertemuan 2 Menganalisa peran penting dari perkembangan e-government ke e-governance secara logis, kritis, dan sistematis -
Pertemuan 3 Prinsip-prinsip dasar digital governance dalam sektor publik secara mandiri -
Pertemuan 4 Menganalisa, menyusun, dan mengalokasikan sumber daya dalam pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik secara logis, kritis, dan sistematis -
Pertemuan 5 Mengevaluasi, mengukur dan menilai tingkat digital dalam sektor publik dari berbagai studi kasus penyelenggaraan governansi digital dalam sektor publik secara logis, kritis, dan sistematis -
Pertemuan 6 Memberikan analisa terhadap dampak digital governance terhadap penyelenggaraan governansi digital dalam organisasi sektor publik secara logis, kritis, dan sistematis -
Pertemuan 7 Memberikan analisa terhadap dampak digital governance terhadap penyelenggaraan governansi digital pada masyakarakat secara logis, kritis, dan sistematis -
Pertemuan 8 UTS -
Pertemuan 9 Terhadap dampak digital governance terhadap peningkatan kinerja pelayanan dalam sektor publik secara logis, kritis, dan sistematis. -
Pertemuan 10 Antara perkembangan digital governance dengan korupsi dalam sektor publik secara mandiri dan bertanggung jawab. -
Pertemuan 11 Antara perkembangan digital governance dengan korupsi dalam sektor publik secara mandiri dan bertanggung jawab. -
Pertemuan 12 Praktik penyelenggaraan digital governance diberbagai daerah dengan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik secara logis, kritis, dan sistematis. -
Pertemuan 13 Praktik penyelenggaraan digital governance diberbagai daerah dengan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik secara logis, kritis, dan sistematis. -
Pertemuan 14 Praktik kolaborasi dalam penyelenggaraan digital governance melalui hasil analisasi terhadap fenomena penyelenggaraan digital governance dalams sektor publik secara logis, kritis, dan sistematis. -
Pertemuan 15 Praktik kolaborasi dalam penyelenggaraan digital governance melalui hasil analisasi terhadap fenomena penyelenggaraan digital governance dalams sektor publik secara logis, kritis, dan sistematis. -
Pertemuan 16 UAS
Pustaka
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government. Andi Offset.
- Rianto, Budi. 2012. Polri dan Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Putra Media Nusantara.
- Noeherino. 2014. Perencanaan Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik. Rajawali Pers
- Mueller, Milton L. 2010. Network and States. MIT Press
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Mergel, Ines. 2013. Social Media in the Public Sector Field Guide. Jossey Bass
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Dosen
Difficult Things About Education.
$75$10
More Similar Courses
Related Courses
Geografi Indonesia
Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) agar mampu mengidentifikasi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kondisi geografi baik
PLKH 1 (Praktik Peradilan Pidana)
Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum adalah mata kuliah ketrampilan dalam berpraktek hukum khususnya Hukum acara Pidana (PLKH I). Perkuliahan ini membahas tentang bagaiman teknik dalam
Manajemen Strategis
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini memberikan pemahaman untuk menyusun rencana strategis, mengklasifikasikan bentuk rencana strategi, dan menerapkan pengukuran kinerja sektor publik
Copyright © 2024 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved