Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang mendapatkan dana APBN atau APBD dalam membelanjakan anggarannya wajib melaksanakan sejumlah prosedur yang diatur dalam peraturan presiden yang merupakan landasan keberlakuan pengadaan barang dan jasa di pemerintah
CPMK
Mahasiswa mampu menguasai substansi mata kuliah Hukum Pengadaan Barang dan Jasa
mengetahui konsep pengadaan barang dan jasa
mengetahui proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah
mengetahui peran, fungsi, dan wewenang subyek-subyek dalam pemgadaan barang dan jasa di pemerintahan
mengetahui dan memahami problemtaik hukum dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah
Aktifitas Pembelajaran
Pertemuan 1
Kontrak perkuliahan selayang pandang mengenai pengadaan barang dan jasa
Mata kuliah ini mempelajari pengertian dasar hukum perusahaan, persekutuan perdata ( maatschap ), persekutuan firma (fa), persekutuan komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, legalitas
Mata kuliah ini mengkaji kedudukan hukum dagang, perusahaan dan pembantunya, merger-konsolidasi-akuisisi-separasi, kepailitan, hak kekayaan intelektual, kontrak bisnis, hukum jaminan, asuransi, hukum ketenagakerjaan, hukum perlindungan konsumen,
Mata kuliah ini mempelajari pengertian dasar hukum perusahaan, persekutuan perdata ( maatschap ), persekutuan firma (fa), persekutuan komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, legalitas