Law Natural Resources Course

This course discusses the understanding of natural resource law from various perspectives, forms and types of natural resource regulation, the urgency of natural resource regulation, the legal form and basis of natural resource management and exploitation, harmonization of natural resource regulation and statutory regulations (horizontal synchronization), legal principles and objectives of natural resource management, classification of natural resources, stewardship and preservation of natural resources, state control rights (HPN) and HPN objectives for natural resources, vertical synchronization of laws and regulations related to natural resources (central-regional), management arrangements for renewable resources and natural resources non-renewable resources, the relationship between people and natural resources, the legal relationship between contributions to natural resource management and the surrounding community, and policy regulations (beleidregels) for natural resource management and regional autonomy.

• PLO-6
  Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum pada umumnya yang dituangkan baik dalam lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik;
• PLO-10
  Mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum
• PLO-12
  Mampu memahami aspek-aspek hukum materiil

PO-1
Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiwa mampu memahami Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan pengusahaan SDA, harmonisasi pengaturan SDA dan peraturan perundang-undangan (sinkronisasi horizontal), asas-asas hukum dan tujuan pengelolaan SDA, Penggolongan SDA, penatagunaan dan pelestarian SDA, hak penguasaan negara (HPN) dan tujuan HPN atas SDA, sinkronisasi vertikal peraturan perundang-undangan terkait SDA (pusat-daerah), pengaturan pengelolaan SDA yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan SDA yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources), hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah.