Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Ahmad Muhajir Firrizqi Mubaroq
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Ilmu Negara | 2025I
- 16 Lessons
Mampu memahami dan menjelaskan pengertian ilmu negara, sejarah pemikiran ilmu negara, hakikat dan unsur negara, asal mula dan lenyapnya negara, bentuk negara, bentuk dan sistem
Hukum Penataan Ruang | 2022P
- 16 Lessons
Matakuliah Hukum Penataan Ruang membahas mengenai peraturan hukum yang mengatur tata ruang dan tata kota dalam suatu wilayah. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
Hukum Agraria | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah Hukum Agraria membahas landasan filosofis, historis, dan yuridis pengaturan agraria di Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Hukum Agraria | 2024D
- 16 Lessons
Mata kuliah Hukum Agraria membahas landasan filosofis, historis, dan yuridis pengaturan agraria di Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Hukum Agraria | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah Hukum Agraria membahas landasan filosofis, historis, dan yuridis pengaturan agraria di Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Hukum Agraria | 2024E
- 16 Lessons
Mata kuliah Hukum Agraria membahas landasan filosofis, historis, dan yuridis pengaturan agraria di Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Hukum Agraria | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah Hukum Agraria membahas landasan filosofis, historis, dan yuridis pengaturan agraria di Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Ilmu Negara | 2025J
- 16 Lessons
Mampu memahami dan menjelaskan pengertian ilmu negara, sejarah pemikiran ilmu negara, hakikat dan unsur negara, asal mula dan lenyapnya negara, bentuk negara, bentuk dan sistem
Hukum Agraria | 2024F
- 16 Lessons
Mata kuliah Hukum Agraria membahas landasan filosofis, historis, dan yuridis pengaturan agraria di Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Ilmu Negara | 2025K
- 16 Lessons
Mampu memahami dan menjelaskan pengertian ilmu negara, sejarah pemikiran ilmu negara, hakikat dan unsur negara, asal mula dan lenyapnya negara, bentuk negara, bentuk dan sistem
Plkh 2 Praktik Peradilan TUN | 2022B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memiliki kedudukan sebagai Mata Kuliah yang mendasari seluruh mata kuliah dalam bagian Hukum Pemerintahan. Berfungsi sebagai rujukan substansi mata kuliah Hukum pemerintahan
Plkh 2 Praktik Peradilan TUN | 2022A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memiliki kedudukan sebagai Mata Kuliah yang mendasari seluruh mata kuliah dalam bagian Hukum Pemerintahan. Berfungsi sebagai rujukan substansi mata kuliah Hukum pemerintahan
Plkh 2 Praktik Peradilan TUN | 2022D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memiliki kedudukan sebagai Mata Kuliah yang mendasari seluruh mata kuliah dalam bagian Hukum Pemerintahan. Berfungsi sebagai rujukan substansi mata kuliah Hukum pemerintahan
Plkh 2 Praktik Peradilan TUN | 2022C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memiliki kedudukan sebagai Mata Kuliah yang mendasari seluruh mata kuliah dalam bagian Hukum Pemerintahan. Berfungsi sebagai rujukan substansi mata kuliah Hukum pemerintahan
Ilmu Negara | 2025L
- 16 Lessons
Mampu memahami dan menjelaskan pengertian ilmu negara, sejarah pemikiran ilmu negara, hakikat dan unsur negara, asal mula dan lenyapnya negara, bentuk negara, bentuk dan sistem
Plkh 2 Praktik Peradilan TUN | 2022E
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memiliki kedudukan sebagai Mata Kuliah yang mendasari seluruh mata kuliah dalam bagian Hukum Pemerintahan. Berfungsi sebagai rujukan substansi mata kuliah Hukum pemerintahan
Plkh 2 Praktik Peradilan TUN | 2022F
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memiliki kedudukan sebagai Mata Kuliah yang mendasari seluruh mata kuliah dalam bagian Hukum Pemerintahan. Berfungsi sebagai rujukan substansi mata kuliah Hukum pemerintahan
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|
Riwayat Publikasi
| No | Tahun | Judul Artikel | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1. | 2023 | Legitimacy of the Notary Inspection Board within the Indonesian Legal Framework | Rechtsidee 11 (2), 10.21070/jihr. v12i2. 999-10.21070/jihr. v12i2. 999 |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
